oleh

Sedot Anggaran Cukup Besar, YARA Minta Usut Dana Bimtek Siskeudes

-Abdya, Gayo Lues, Headline-403.167 views
Pemateri dari Kejari Abdya saat memaparkan materinya dalam kegiatan Bimtek Siskeudes di Aula PPMG Kabupaten setempat.

ABDYA RADARNEWS– Pihak kepolisian didesak untuk mengusut dana pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mencapai anggaran Rp 5 juta per Desa. Kegiatan tersebut dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) kabupaten setempat.

Desakan tersebut disampaikan Miswar, ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya melalui rilisnya, Rabu (26/9/2018). Menurutnya, Bimtek Siskeudes yang diperuntukkan bagi tim pengelola kegiatan dan bendahara desa tersebut anggarannya bersumber dari aggaran pendapatan belanja gampong (APBG).

“Dalam kegiatan itu, pihak Dinas terkait meminta pihak desa untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp 5 juta,” sebut Miswar.

Dijelaskan Miswar, anggaran yang dikelola oleh Dinas untuk Bintek tersebut mencapai Rp 610 juta. “Satu desa Rp 5 juta, jika dikalikan dengan 122 desa yang ada di Abdya maka totalnya mencapai Rp 610 juta untuk kegiatan yang cuma empat hari,” jelasnya.

Diakuinya, dengan anggaran sebesar itu, pihaknya menilai ada kejanggalan. Sebab, anggaran yang begitu besar hanya dikelola dalam kurun waktu empat hari. “Maka kami meminta aparat kepolisian untuk mengusut penggunaan anggaran tersebut,” pinta Miswar.

Pihanya menduga, dalam pengelolaan anggaran itu ada pihak yang “bermain”. Untuk itu, pihaknya meminta agar Dinas DPMP4 mempublis penggunaan anggaran tersebut. “Selama ini Pemerintah selalu mendorong aparat desa untuk transparan dalam mengelola keuangan desa. Jangan desa saja yang diminta transparan, pihak dinas juga,” tegasnya.

Terakhir, Miswar menyebutkan, penggunaan anggaran Rp 5 juta per desa dalam kegiatan bimtek tersebut merupakan pemborosan. Terlebih, peserta tidak ditanggung penginapan oleh pihak penyelenggara.

“Acaranya di daerah, tentu penginapan tidak disediakan, palingan cuma konsumsi, biaya nara sumber dan sejenisnya. Kami menduga tidak adanya transparansi dalam pengelolaannya, pihak kepolisian harus mengusatnya,” tuntas Miswar.(T. Musnizar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed