oleh

Proyek Reboisasi Hutan Dan Lahan Di Agara, Diduga Dibekingi Oknum LSM

KUTACANE Radarnews.com| Kepolian Daerah (Polda) Aceh, diminta untuk mengusut tuntas Proyek Reboisasi Hutan dan Lahan (RHL) yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) tahun 2019 dengan nilai anggaran sekitar Rp16 miliyar yang diduga mubazir.

Berdasarkan hasil investigasi wartawan media Radar News di lapangang terlihat kondisi bibit yang ditanam pihak Kontraktor Pelaksana tersebut, banyak ditemukan mati, dan banyak tidak ditanam, diduga bibit tersebut tidak sesuai dengan spek teknis, bibit sangat kecil, dan tidak mempunyai lebel sertifikasi bibit.

Dari hasil informasi dan amatan dihimpun Wartawan Media Radar News, proyek kegiatan RHL itu, di ketahui dikerjakan oleh beberapa perusahaan diantaranya, perusahaan Dian Frists Hutabah Kora II dengan nilai kontrak Rp5.788.273.150, CV Zara Kemilau nilai kontrak Rp2.325.415.431, CV Cahaya nilai kontrak Rp1.260.568.804, CV Sumber Rezeki nilai kontrak Rp5.925.090.600, CV Attarik Beujaya nilai kontrak Rp2,5 miliyar.

Untuk diketahui di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2019 penanaman RHL wilayah kerja UPTD KPH Wilayah IV Aceh adalah seluas 1600 hektar dengan jumlah bibit tanam 640.000 batang, tersebar di 5 kecamatan yakni Kecamatan Ketambe, Semadam, Lawe Sigalagala, Babul Makmur dan Lauser.

Sementara sistem penanaman dan perawatan bibit itu diduga tidak sesuai dengan peraturan direktur jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung (PDASHL) dengan nomor: p.4/PDASHL/set/kum.01/07/2018.

Diduga, perkerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana tersebut tidak ada pengawasan intensif dari PPK, PPTK dan Konsultan pengawas/pendamping, sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor: p.13/menLHK/setjen/kum.1/4/2019 tentang pendamping kegiatan di bidang kehutanan sesuai dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1.

Danpun, diperkiraka hampir 70 persen kondisi bibit itu mati dan tidak ditanam. Pihak kontraktor pelaksana, PPK, PPTK, pengawas/pendamping dan pihak kantor Balai pengelola DASHL Sei Wampu Sumatera Utara wajib bertanggung jawab atas kerugian negara itu mencapai nilainya miliaran rupiah.

Soal tersebut, diduga oknum LSM membekingi pekerja’an palaksana proyek tersbut, sehingga proyek itu berjalan mulus tanpa ada pengawasan, (Yuda)

News Feed