oleh

MoU TUN Ditandatangani

Sumber photo humas setdakab Gayo Lues

GAYO LUES RADAR NEWS – Pemkab Gayo Lues, menandatangani naskah kesepakatan bersama, Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Kejari Blangkejeren.

Penandatangan MoU dilaksanakan di Ofroom Setdakab Gayo Lues, Senin (30/7) sekira pukul 14.30 WIB, bertindak atas nama Pemkab adalah Bupati Gayo Lues H Muhammad Amru dan dari Kejaksaan Negeri Blangkejeren adalah Agung Ardianto SH,MH selaku kepala Kejaksaan Negeri Blangkejeren, yang disaksikan pejabat di lingkungan setempat, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh pimpinan Dinas/ Badan, Kantor.

Bupati Gayo Lues H Muhammad Amru, dalam laporannya mengatakan, latar belakang dilaksanakannya MoU adalah Pemkab Gayo Lues sebagai penyelenggara Pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memungkinkan timbulnya perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga perlu penanganan secara professional untuk meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gayo Lues.

Dikatakan Bupati, MoU seperti ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan, tentunya dengan bantuan hukum seperti ini haru dimanfaatkan, terutama bagi kalangan PNS, agar tidak ragu dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Dengan adanya MOU ini, sebut Bupati, tentunya tidak ada lagi keraguan, “dan bila ragu kita bisa bertanya kepada yang lebih paham tentang hukum. Kemudian kalau kita masih saja ragu dan terjerat masalah hukum bisa berkonsultasi dengan pihak Kajari karena terkadang ada kesalahan yang tanpa sengaja terjadi.” Tandas Bupati.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Blangkejeren, Agung Ardianto, SH,MH, mengatakan, kejaksaan tidak hanya menangani perkara pidana saja tetapi juga dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga berdasarkan Peratura Presiden Nomor 38 tahun 2010 pasal 24 ayat 2 tentang Organsisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Dimana disebutkan, bahwa lingkup bidang perdata dan TUN meliputi penegakan hukum, bantuan hukum,pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara,lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Demikian Agung.(rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed