oleh

Menunggu Sang Raja Baru Dari Dinasti Cang Panah atau Cang Punah

-Abdya, Berita, Headline-40216 views
Abdul Razak. ST

ABDYA RADARNEWS – Tertundanya pemilihan kepala desa (pilkades) di kabupaten Abdya menjadikan bola panas politik semakin membakar isu yang muncul disetiap sudut keberadaan masyarakat, hal itu terlihat dari kebijakan sang maestro pemerintah terhadap kebijakan yang menunda agenda pilkades 152 desa dalam kabupaten tersebut.

Pasalnya, pemkab Abdya tidak menganggarkan anggaran Protokol Kesehatan (Prokes) untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD), Handsanitizer dan alat pencegahan covid-19 dalam rangka pelaksanaan pilkades di Abdya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2021, dikutip dari Seuramoeaceh.com 17 maret 2021.

Penundaan Pilkades serentak tersebut menyusul dikeluarkannya Surat Bupati Abdya, Nomor 14/308/2021 tentang pengusulan pejabat (pj) Keuchik Abdya, selanjutnya bupati meminta kepada seluruh Camat di Sembilan Kecamatan untuk mengusulkan nama Pj Keuchik (Kepala Desa) dengan syarat yang telah ditentukan begitu tulis Seuramoeaceh.com

Mau atau tidaknya masing-masing desa harus menyiapkan calon raja baru yang akan memimpin gampoeng melalui lembaga permusyawaratan desa atau tuha peut, yang kemudian menjabat selama satu (1) tahun kedepan, hal itu dilihat berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikelurkan oleh Bupati yang selanjutnya mengambil kebijakan pemerintahan desa.

Tak hayal beberapa nama yang dimunculkan oleh masyarakat dalam mengusulkan nama calon kepala desa atau keuchik gampoeng menelurkan idiologi politik yang sangat bervariasi dengan pemerintahan kabupaten, dari sini tentu alasan tersebut menjadi tolak ukur atas kebijakan tuha peut yang mengusulkan nama calon keuchik.

Keseimbangan politik seorang bupati secara pemerintahan tentu harus di dasari dengan kerja sama yang utuh menuju pengembangan daerah, prestasi seorang pemimpin daerah tentu membutuhkan kerja sama yang solid serta memiliki sinergiritas hingga ketingkat desa, baik dilihat dari pembangunan infrastruktur maupun hal lain sehingga kebijakan tersebut bersentuhan dengan pemerintahan tingkat desa.

Lantas siapa yang akan keluar sebagai raja gampoeng sebutan klasik untuk kepala desa ? Apakah ia lahir dari seorang yang memiliki keterkaitan politik dengan pemerintahan kabupaten daerah alias Bupati ? atau sebaliknya orang yang memiliki perbedaan secara pandangan dan secara tidak langsung pernah menjadi rivalnya dalam pilkada daerah tahun 2017 lalu.

Sang raja gampoeng yang saat ini menjadi kandidat kepala desa dalam pengusulan nama melalui tuha peut sedang menunggu surat keputusan yang dikeluarkan camat, jika dilihat dari keterkaitan politik, sebutan dinasti cang panah bisa saja disebut sebagai kedekatan emosional secara hubungan dekat sang calon keuchik dengan bupati, sedangkan cang punah bisa disebut sebaliknya, semua itu dilihat sebatas kebijakan politik tingkat desa.

News Feed