oleh

KPPAA Apresiasi Polres Aceh Barat yang Telah Membongkar Kasus AYLA

-Aceh Barat, Headline, Hukum-405.275 views
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) melalui Komisioner Bidang ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) Ayu Ningsih

BANDA ACEH, BARANEWSACEH.CO – Sehubungan dengan kasus Anak yang dilacurkan (AYLA) di Aceh Barat yang terbongkar beberapa waktu yang lalu, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) melalui Komisioner Bidang ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) Ayu Ningsih menyampaikan dalam Siara Pers, Jum’at (23/03/2018) bahwa KPPAA mengapresiasi  Polres Aceh Barat yang telah membongkar kasus AYLA (Anak Yang Dilacurkan) yang telah menangkap pasangan suami istri sebagai pelaku dan mengembangkan kasus tersebut untuk mengusut siapa-siapa saja pria hidung belang yang berada dibalik kasus tersebut.

Anak-anak merupakan generasi penerus yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh semua pihak, rusaknya akhlak dan moral anak akan menyebabkan aceh ke depan menjadi negeri yang lost generation, karena itu diperlukan upaya dari negara/pemerintah, masyarakat dan orangtua untuk melindungi dan memenuhi apa yang menjadi hak-hak anak. Lemahnya pengawasan dari orangtua dan masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak (yang mengakibatkan anak menjadi korban dan pelaku), penyebab lainnya adalah penyalahgunaan gadget oleh anak-anak, karena itu KPPAA menghimbau kepada seluruh orangtua untuk mengawasi penggunaan gadget pada anak-anak, tidak memberikan gadget kepada anak-anak yang belum berusia 14 tahun, selain itu orangtua juga harus memerankan pola pengasuhan yang baik dan terintegratif kepada anak-anaknya serta memantau seluruh aktivitas anak setiap harinya, masyarakat juga harus melakukan pengawasan terhadap anak-anak, jika ada hal-hal yang mencurigakan terjadi segera melaporkan kepada pihak yang berkompeten, Kata Komisioner Bidang ABH.

Selain itu dikatakan Pemerintah Aceh perlu segera menyusun Rancangan Qanun Ketahanan Keluarga dan larangan penggunaan gadget pada anak-anak dibawah usia 14 tahun sebagai salah satu upaya.

KPPAA mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah aceh, pemerintah daerah di kabupaten/kota serta anggota legislatif terhadap meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak saat ini, minimnya ketersediaan alokasi anggaran terhadap perlindungan anak, membuat sebagian kasus tidak tertangani secara maksimal. Karena itu pemerintah perlu mempersiapkan dana tanggap darurat dan dana respon kasus sebagai langkah cepat dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, provinsi dan daerah juga perlu mempersiapkan pusat rehabilitasi dan rumah aman sebagai  tempat penitipan dan pemulihan bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, karena jika korban kekerasan seksual tidak direhabilitasi dan dipulihkan secara maksimal akan membuat korban menjadi pelaku di kemudian hari, jelasnya.

KPPAA menghimbau kepada seluruh ulama/MPU untuk memainkan perannya dalam memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat, mengingat saat ini sebagian masyarakat mengalami degredasi moral dan berada jauh dari nilai-nilai agama, yang menyebabkan orang-orang terdekat melakukan penyimpangan seksual terhadap anak-anak yang seharusnya mereka lindungi dan menghimbau kepada Majelis Adat Aceh (MAA) agar turun ke seluruh masyarakat untuk mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal yang melindungi anak, dimana saat ini budaya atau adat seperti pagee gampong dan Malee Kawom sudah tidak lagi diterapkan. Dinas Pendidikan dan Pasantern/dayah perlu membuat larangan membawa gadget ke sekolah dan setiap saat melakukan razia gadget, mengingat banyaknya informasi mengenai kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak dimulai dari penyalahgunaan gadget dengan menonton konten-konten porno, Jelas Ayu Ningsih dalam Siaran Pers. (J.PORANG)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed