oleh

Kabupaten Gayo Lues Tuan Rumah Rakor Bidang Perekonomian Se-Aceh

Poto bersama setelah rakor

GAYO LUES RADARNEWS- Kabupaten Gayo Lues menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) tentang bidang perekononi se-Aceh yang bertemakan “Optimalisasi peran dan pemberdayaan BUMD dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah menuju Aceh hebat”. di Balai Pendopo Bupati setempat, Rabu (04/10/18).

Selain Wakil Bupati Gayo Lues H.Said Sani acara turut dihadiri oleh Staf ahli Gubernur Aceh bidang perekonomian .Ir.Iskandar Syukri.MM.MT, kepala biro perekonomian Aceh, Amirillah.SE.MAK, Sekda Gayo Lues.H.Thalib.S.SOS, Kapolsek Blangkejeren, Iptu Iswandi, Seluruh SKPK Kabupaten Gayo Lues, serta para peserta rapat perwakilan setiap Kabupaten bidang Ekonomi se-Aceh.

Sebagai tuan rumah, kepada peserta, Wakil Bupati Gayo Lues H. Said Sani mengucapkan selamat datang di kabupaten Gayo Lues dalam rangka Rapat koordinasi bidang perekonomian se-Aceh.

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami selaku tuan rumah diadakannya rapat Koordinasi bidang perekonomian se-Aceh dan memperkenalkan keindahan yang terkenal dengan nama seribu bukit” katanya

Sementara itu, Sambutan dan pengarahan Gubernur Aceh sekaligus pembukaan acara yang di bacakan oleh staf ahli Gubernur Aceh bidang perekonomian, Ir.Iskandar Syukri.MM.MT. Pembangunan Aceh kedepan dalam upaya menuju kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera harus terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh stakeholders sesuai dengan visi pemerintah Aceh selama lima tahun periode 2017-2022.

” Visi itu Terwujudnya Aceh Yang Damai Dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih,Adil Dan Melayani” sebutnya.

Salah satu isu ekonomi yang sangat menarik untuk didiskusikan adalah seputar daya dukung sumber pendapatan Daerah dalam menggantikan penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat sebutnya.

Aspek utama dalam menajemen pemerintah Daerah yang perlu dapat perhatian serius kata Iskandar Syukri adalah pengolahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi daerah” paparnya

Sebagai mana diketahui bahwa Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah mempunyai status Otonomi daerah semenjak tahun 2001, melalui undang-undang no 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

“kami menyambut baik rakor kali ini yaitu”Mengoptimalkan Peran Dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah ,semoga melalui pemaparan para nara sumber,diskusi peserta dan rumusan rakor ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah” tutup Perwakilan Gubernur itu. (Eky)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed