oleh

F.PARAL : Pilkades Bustanussalam Ekspresi Kegagalan Dalam Memahami UU Desa

Anggota F.PARAL Gayo Lues

GAYO LUES RADARNEWS – Beberapa waktu yang lalu Forum Parlemen Jalanan (F.PARAL) pernah menuding tentang gagalnya pemerintahan Gayo Lues dalam membuat Regulasi, sehingga membuat pemerintahan desa terjebak menggunakan aturan lama yang seyogyanya tidak relevan lagi dengan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Karena Kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah representasi atau sebagai wadah untuk menjawab segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu hal yang menjadi sorotan Forum PARAL adalah tentang pembebanan Biaya pemilihan Kepala Desa secara Serentak di Kabupaten Gayo Lues. Yang mana menurut undang undang Desa No.6 Tahun 2014 pada pasal 34 ayat (6) UU 6/2014 “Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Yang kemudian juga di sambut oleh pemerintahan Gayo Lues melalui peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2019 tentang pemilihan pengulu serentak di wilayah kabupaten Gayo Lues yang mana disebutkan pada pasal 11 ayat 1 ” biaya penyelenggaraan pemilihan pengulu serentak bersumber dari APBK , APBKp, dan sumber dana lain yang sah tidak mengikat. Lalu pada pasal 12 di dalam perbub ini dijelaskan juga penggunaan sumber anggaran ini secara spesifik.

Akan tetapi pada praktiknya, saat pemilihan pengulu kampung Bustanussalam beberapa waktu yang lalu, telah terjadi pemungutan uang sejumlah Rp.12.500.000,- per calon Pengulu yang mengikuti kontestasi pemilihan pengulu Di Kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren ini .

Tentunya menjadi perhatian kami di Forum Parlemen Jalanan, pasalnya dalam Pemungutan Biaya Kepada Calon pengulu sangat berpotensi sebagai Pungli (Pungutan Liar) yang kemudian akan berdampak hukum terhadap Penyelenggara Pemilihan Pengulu ini. Karena sudah jelas jelas bertentangan dengan amanat uu desa itu sendiri, yang mana pembebanan Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Sekalipun pemerintahan Gayo Lues telah mengeluarkan Perbub Nomor 56 Tahun 2019 .akan tetapi praktiknya tidak sesui dengan yang di regulasikan.sehingga menghasilkan ekspresi pemilihan pengulu yang berpotensi terjebak dalam hukum.

“Menurut kami ada yang salah dalam hal ini. Kesannya seperti tidak ada sosialisasi atau pengarahan dari pihak terkait mulai dari kabupaten, kecamatan maupun para pendamping desa yang seharusnya bisa memberikan pengertian dan penjelasan kepada para aparatur desa dan penyelenggara pemilihan kampung di tingkat kampung, sehingga pemungutan biaya kepada calon pengulu ini tidak terjadi. Dengan demikian dapat kita simpulkan ada yang salah dalam memahami undang undang desa di Kabupaten Gayo Lues” ungkap Zakaria salah satu F.PARAL (Edi)

News Feed