oleh

F-Paral Menuding Pemkab Gayo Lues Lalai Melahirkan Regulasi (Perbup) Baru Sehingga Desa-Desa Terjebak Mengunakan Atuaran Lama

M.Ali. SH. Aktivis Parlemen Jalanan (PARAL).

GAYO LUES RADARNEWS– Kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai wadah untuk menjawab segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, salah satunya dalam hal membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan juga meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Sungguh patut jadi perhatian mana kala pemerintah kabupaten tidak merespon kehadiran peraturan perundang undangan yang seiyogianya sudah menjadi agenda dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengaplikasikan pasal-pasal yang terkandung didalamnya.

M. Ali, SH. Aktivis Parlemen Jalanan Galus Mencontohkan, Saat ini di gayo lues sedang melaksanakan ajang Pemilihan BPK/Tuha Peut atau khusus di gayo lues disebut dengan Urang Tue dan juga Pemilihan Kepala Desa/Pengulu, bahkan saat ini disebagian desa sudah selesai dilaksanakan pemilihan tersebut.

Khusus Pemilihan Urang Tue. PARAL melihat sudah terjadi kekeliruan dibeberapa tahapan mulai dari pembentukan panitia pemilihan urang tue. Seharusnya panitia dibentuk dan di SK kan oleh pengulu, tapi tidak berlaku di gayo lues. panitianya dibentuk dan di SK kan oleh Camat. Padahal pasal 72 ayat (2) PP no 43/2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa “kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa”. Seterusnya panitia pemilihan dalam melakukan penjaringan anggota urang tue tidak menjadikan tingkat pendidikan sebagai syarat menjadi anggota urang tue, hal ini bertentangan dengan amanat pasal 57 huruf d UU no 6/2014 syarat menjadi anggota BPK “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat”. Sehingga yang terjadi banyak anggota urang tue terpilih tanpa ada pendidikan formal sama sekali.

Aparatur Pemerintah desa di kabupaten gayo lues, pendidikan perangkat desa juga tidak dijadikan sebagai syarat menjadi perangkat desa mulai dari sekretaris, pelaksana teknis (kaur) dan pelaksana kewilayahan (dusun), Kepala Desa dengan mudah mengangkat perangkat desa tanpa ada memperhatikan tingkat pendidikan sekalipun, padahal Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan Pasal 50 (1) huruf a UU 6/2014 “berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum (SMA) atau yang sederajat”.

Juga Dalam hal pelaksanaan PILAKADES terlihat dari beberapa desa yang sudah selesai melaksanakannya, panitia pelaksanaan pilkades membebankan biaya kepada peserta calon pilkades, hal ini bertentangan dengan pasal 34 ayat (6) UU 6/2014 “Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”

Apabila Kasus pemungutan biaya kepada para peserta calon Kepala Desa/pengulu terus dilakukan maka, sangat berpotensi bermasalah secara hukum, apalagi sebagian besar desa-desa di kabupaten gayo lues akan melaksanakan ajang pilkades pada april 2020 mendatang sebagaimana informasi PARAL terima berdasarkan surat edaran bupati gayo lues.

Jack Ketua PARAL menambahkan, Desa -desa di gayo lues butuh aparatur pemerintahan yang mempunyai standar SDM dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Karna bagimana mungkin bisa mengelola dana desa yang begitu besar tanpa SDM yng mumpuni.

Pemerintah daerah sudah lalai dalam melahirkan regulasi baru sehingga desa-desa terjebak dengan regulasi qanun lama yang sudah tidak relevan diberlakukan saat ini. Dalam hirarki hukum positif indonesia tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya.

Oleh sebab itu kami dari Forum Parlemen Jalanan Gayo Luas meminta kepada Bapak Bupati Gayo Lues untuk serius terhadap permasalahan SDM aparatur desa dengan cara melahirkan regulasi baru sebagai respons terhadap peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa.

Tuntutan ini menurut kami tidak berlebihan karma sejalan dengan misi bupati dan wakil bupati H. Muhammad Amru dan Said Sani, sebagaimana tercantum pada poin ke dua dalam Dokumen RPJM Kabupaten “Meningkatkan kualitas SDM yang terampil, mandiri dan partisipatif dalam pembangunan”.katanya.

 

Pasal 114

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh , Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa. (Edy Sutami)

News Feed