oleh

F.PARAL : Mendesak Penegak Hukum Menindak Dugaan Pungli Sejumlah Pemilihan kepala desa di Kabupaten Gayo Lues 

Forum parlemen jalanan

GAYO LUES RADARNEWS– Forum Parlemen Jalanan ( F. PARAL) mendesak aparat Penegak Hukum di Kabupaten Gayo Lues untuk menindak atas adanya dugaan prilaku Pungli terhadap pemilihan sejumlah kepala desa yang telah terjadi di Kabupaten Gayo Lues.

Candri Kardi, SE aktivis PARAL Menyampaikan kepada awak media Sabtu ( 14/12), ” Dugaan Atas prilaku pungli yang terjadi ketika pemilihan kepala desa sangat adanya dan terjadi hampir di setiap pemilihan kepala desa yang sudah selesai di Kabupaten Gayo Lues , Khusus di desa Bustanussalam yang beberapa waktu lalu juga baru selesai melakukan pemilihan kepala Desa kami juga menduga adanya praktek pungli ini sampainya.

“Bahkan kami telah mengantongi beberapa bukti serta keterangan dari panitia penyelenggara, peserta calon Kepala Desa dan Camat kecamatan Blangkejeren. Sehingga kami meminta kepada penegak Hukum di Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan pungli ini. Apalagi sebenarnya hal – hal mengenai adanya potensi pungli ini juga sudah di suarakan oleh para aktivis PARAL sebelumnya. Akan tetapi masih juga terjadi praktek Haram ini. Yang tentunya membuat kita miris dan khawatir terhadap negeri Seribu Hafizd ini” sampainya.

M.Ali, SH yang juga aktivis PARAL menambahkan .Bahwa bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan tata perintahan yang baik Good Gavernance jika praktek praktek Haram dalam proses penyelenggaraan Negara terus terusan terjadi di tengah tengah kehidupan masyarakat kita. Karena dengan munculnya cost politik yang besar dalam proses berdemokrasi maka bisa kita pastikan akan berpengaruh terjadap prilaku pejabat yang terpilih akibat besarnya biaya yang di keluarkannya.

Yang sementara UU dan Peraturan sebenarnya sudah menjamin atas segala biaya yang muncul dalam kegiatan berdemokrasi itu. Dan dalam pemilihan kepala desa ini memurut amanat UU ni 6 Tahun 2014 sudah jelas di atur. Kemudian sekalipun kita merujuk kepada aturan sebelumnya memang sudah tidak relevan lagi saat ini. Akan tetapi juga tidak ada redaksi yang membebankan Biaya Pemilihan Calon Kepala Desa kepada Peserta Calon itu sendiri. Sehingga “tambah Ali” karena pungli itu adalah praktek haram dan kami dari aktivis PARAL juga menganggap kita semua sepakat akan hal itu.

Maka Aparatur Penegak Hukum di Kabupaten Gayo Lues untuk menindak Dan memproses secara hukum kasus pungli atas pemilihan Calon Kepala Desa yang telah selesai di kabupaten ini. Karena ini demi kebaikan kita bersama sehingga harapannya selain penegakan hukum juga akan menjadi efek jera bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang akan datang.(Edy)

News Feed