oleh

Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dibahas Dalam Rapat RPJM

GAYO LUES RADAR NEWS-Dalam Rangka Penyelenggaraan Rapat Paripurna Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) , yang di selenggarakan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupataen Gayo Lues di Gedung DPRK tersebut Senin (02/04/18).

Pada kesempatan ini anggota DPRK Juga membahas Tentang petugas Pendidikan dan Kesehatan yang bermasalah di Kabupaten Gayo Lues. Penyampaian aspirasi ini tentu atas dasar keluhan Masyarakat yang disampaikan melalui para anggota dewan.

Dihari kedua Rapat paripurna DPRK Gayo Lues tentang Pembangunan rancangan Qanun RPJM  Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2018. Masa sidang  Satu Tahun 2018 ini, Samsuar dari Komisi A, mengeluhkan bahwa masih adanya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tidak ada di tempat tugasnya.

“Selama ini banyak laporan yang diterima oleh anggota DPRK bahwa seluruh Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gayo Lues masih kurang gurunya” Sebut Samsuar

Selain itu di bidang kesehatan Dia juga mengatakan bahwa, Puskesdes di Kabupaten Gayo Lues masih ada yang tidak di tempati oleh petugasnya.

“Hal ini sudah menjadi tugas Kami menyampaikanya kepada Bupati sebagai Perwakilan Rakyat” Sebut Anggota Komisi A itu.

Tidak terlepas dari hal ini, Ketua DPRK Gayo Lues Ali Husin saat di Konfirmasi  Menjelaskan bahwa, data sekolah-sekolah yang tidak ada Gurunya sudah disampaikan kepada Bupati.

“Tindakan Pemerintah sendiri untuk petugas yang tidak ada ditempat, tadi sudah kita rembukan dengan kepala Dinas terkait, dan katanya Petugas yang bersangkutan sore ini juga akan dipanggil” Jelas Ketua DPRK.

Bukan Hanya itu, Ali Husin juga mengataka “kalau memang ada petugas yang berasal dari dekat sekolah yang bermasalah, kita tempatkan saja dia disitu jika memungkinkan” Sebutnya.

Sementara itu Bupati Gayo Lues H.Muhammad Amru. Melalui Wakilnya H Said sani mengatakan, bahwa bila dibandingkan antara jumlah Guru dan jumlah murid yang ada di Gayo Lues, dipastikan jumlah tenaga pengajar sudah cukup, hanya saja bermasalah dipenempatan.

“Yang menjadi masalah sebenarnya antara domisili dan tempat tugas berjauhan, sehingga perpengaruh terhadap kedisiplinan petugas itu” jelas wakil Bupati tersebut.

Kemudian masalah kesehatan, data yang diperoleh Wakil bupati ini, berdasarkan laporan DPRK, ada beberapa Puskesdes yang tidak ditempati Oleh petugasnya, seperti di Desa Tongra dan Melelang.

“Kami sudah mengintruksikan kepada kepala dinas terkait, agar memerintahkan anggotanya untuk menempati Puskesdes yang dilaporkan, namun katanya gedung tersebut tidak layak ditempati”

Pun demikian H Said Sani menegaskan, pihaknya akan melakukan sidak ke tempat itu.(Syukri).

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed