oleh

Politik uang” Sepertinya Sudah Hal Yang Lumrah Dalam Pemilu

Ilustrasi

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Kemungkinan bulan Agustus 2019, Calon legislator (Caleg) terpilih akan dilantik dan diambil sumpahnya, hasil Pemilu serentak 17 April 2019.
Beberapa calon legislatif(Caleg) yang merasa dirinya sudah menang alias diatas angin,karena salinan C1 yang dikantonginya, dan laporan saksi ke Posko lewat sms dan WA mengucapkan, puji Tuhan(alhamdulilah) atas berkat dan kemurahan-Nya, tetapi disisi yang lain menabur dan menebar uang ke warga pemilih, dengan motivasi menggaet suaranya dan memilihnya, dengan memberikan uang atau barang dengan nilai nominal Rp.150.000,- Rp.200.000,- atau Rp.300.000,- ./orang. Keadaan seperti inilah yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara(Agara), dan mungkin juga di daerah- daerah lain di Indonesia pada Pemilu 2019, terutama di Pemilihan legislatif(Pileg).

Banyak Caleg yang mendaftarkan diri lewat Partai politik(Parpol) yang 20 bendera, baik partai nasional dan partai lokal.Ada PKB, P.Gerindra, PDI-P, P.Golkar, P.Nasdem, P.Garuda, P.Berkarya, PKS, P.Perindo, PPP, PSI, PAN, P.Hanura, P.Demokrat, P.Aceh, P.Sira, PDA, PNA,PBB, dan PKP. Berbagai profesi dan latar belakang calon parlemen ini, mengadu nasib untuk menduduki kursi terhormat di DPR RI, DPD RI, DPRD Tk.I(DPRA), DPRD Tk.II(DPRK), yang punya tugas legislasi, anggaran(budgeting), dan pengawasan.

Mari kembali ke motivasi Caleg, yang menjalankan politik uang(money politics) kepada warga pemilih, dengan ambisi untuk menang, kebiasaan buruk, kegalauan di Bumi Sepakat-Segenap, yang sering diplesetkan sepakat-segenap dalam hal buruk dan jahat, kalau tidak ada yang usil dan membongkar kejahatan(kriminal) tersebut.

“Membeli kucing dalam karung” masih tepat dan aktual di tetapkan dalam pileg 2019 di Aceh Tenggara, karena rakyat masih tetap mencari uang dari Caleg, dan Caleg mempermainkan uang bagi warga(pemilih) dengan saling menguntungkan( simbiosis mutualisme), yang ujung-ujungnya demokrasi berlandaskan uang(democrazy) tanpa melihat kepribadian, integritas, wawasan, pengalaman, visi- misi , program, dan parpol Caleg.

Seharusnya, visi Caleg yaitu menampung aspirasi rakyat dan memberi solusi, membangun daerah pemilihan dengan dana aspirasi dan dana reses, amanah, jujur, transparan, dan memiliki loyalitas; peduli dan respons dengan penderitaan masyarakat.
Selain tugas pokok dan fungsi dewan, sebagai legislasi, anggaran(budgeting), dan pengawasan; ada lagi fungsi-fungsi lain seperti, memperhatikan Anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/ APBD) apakah posturnya lebih berpihak kepada rakyat atau tidak, mensahkan UU atau Peraturan daerah (Perda), anggaran pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional, anggaran tenaga honor di dewan, kegiatan reses, biaya kunjungan kerja, anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan, dan dana aspirasi.

Di tempat lain, anggota dewan telah menghasilkan peraturan daerah( Perda/Qanun), seperti perlindungan lahan pertanian tanaman berkelanjutan, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan ketenagakerjaan, tanggungjawab sosial perusahaan, retribusi ijin mempekerjakan Tenaga kerja asing (TKA), Tera dan Tera ulang alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, pengelolaan jalan daerah, masyarakat hukum adat, pengelolaan zakat, pengelolaan aset/ barang milik daerah, pengelolaan lampu jalan, wakaf, peredaran dan pengawasan obat/ sediaan farmasi, pengelolaan limbah Bahan beracun berbahaya(B3), tata batas wilayah administrasi, kawasan pengelolaan hutan, pengaturan penyusunan Perda, pengelolaan sampah terpadu, pengaturan peredaran minuman beralkohol, penyertaan modal Badan usaha milik kabupaten(BUMK), rencana pembangunan industri daerah, pengelolaan pabrik(es, coklat, sawit), dan pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Profil gambaran diatas, Caleg yang masih menjalankan politik uang, dan masyarakat yang masih mengharapkan uang, ketika mau hari H pencoblosan, tanpa memandang kualitas, integritas, pengalaman dan latar- belakang calon parlemen ini; Caleg membuka tabungan, menjual tanah/aset, menggadai, meminjam uang dari Bank/rentenir, tuntutan Partai/ elit partai, postur dewan yang akan dikuasai partai penguasa di Aceh Tenggara, tak banyak yang diharapkan dari mereka yang menang dan dilantik, karena kekritisan parlemen dalam mengawasi kebijakan pemerintah akan “tumpul”, sebab faktor-faktor tersebut diatas. “Puji Tuhan” dan menang dari bibir Caleg, sambil menebar uang adalah tindakan memperalat nama Tuhan(munafik), kebiasaan buruk diantara Caleg dan warga, ditinjau dari etika politik(tidak jujur), juridis(pemberi dan penerima uang dapat didelik), dan teologis(mengatasnamakan Tuhan). Tapi, masih ada daya tersisa yaitu mengawal Caleg yang menang dan dilantik oleh masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Insan Pers; dan warga yang telah menerima uang Caleg, jangan banyak menuntut dan berharap.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed