oleh

Caleg PNA Layangkan Somasi ke KIP Gayo Lues, Ada Apa ?

Caleg DPRA dari Partai PNA saat melayangkan somasi kepada pihak KIP Gayo Lues

GAYO LUES RADARNEWS- Caleg DPR Aceh Dapil 8 dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) Azhari Lubis, melayangkan somasi kepada pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues, Somasi yang dilakukan oleh Azhari Lubis, terkait pasal 391 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana dalam pasal tersebut disebutkan :

“PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan
suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara.
menempelkan salinan tersebut di tempat umum”.

“saya menyimpulkan perintah pasal 391 pelaksanaan pengumuman hasil perhitungan suara ada di tingkat PPS (panitia pemungutan suara) yang berada di setiap Desa atau Kelurahan, begitu selesai PPS melakukan penghitungan suara, tugas berikutnya adalah menempelkan hasil pemungutan suara setiap peserta Pemilu, dilokasi wilayah kerja PPS, dan terlihat oleh umum, makna dari pasal 391 ini, adalah perintah kepada pihak pelaksana pemilu, untuk melakukan transparansi hasil pemungutan suara yang merupakan hak informasi bagi publik disetiap TPS dalam wilyah kerja PPS, dan bagi peserta pemilu yang tidak memiliki saksi di TPS, ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui jumlah suara yang diterima oleh parpolnya” sebut pria yang berprofesi sebagai wartawan ini.

Namun sebut Caleg DPRA dari PNA nomor urut 4 ini, pasca sehari pemungutan suara dilaksanakan, hingga pelaksanaan Rekapitulasi suara di Kecamatan, apa yang menjadi perintah pasal 391 itu sama sekali tidak terlihat “kami sudah keliling ke berbagai kawasan desa perdesa untuk melihat, apakah salinan sertifikat hasil pemungutan suara tersebut telah ditempelkan, hasilnya sama sekali nihil, kami tidak melihatnya, setelah pelaksanaan rekapitulasi suara di kecamatan, ada beberapa titik sudah ditempelkan, sedangkan pasal 391 tidak ada menyebut ditingkat kecamatan atau PPK, tetapi disebutkan ditingkat PPS.

Untuk hal ini tentunya kami bisa melakukan pengaduan ke pihak Bawaslu, karena adanya pelanggaran aturan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bahkan pelanggaran pasal 391 berdampak pada pidana pemilu, seperti yang disebutkan pada pasal 508, yang berbunyi.

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifakat
hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.OOO.O0O,O0 (dua belas juta rupiah).

Jadi sebagai kader PNA kami masih mempertimbangkan untuk tidak masuk secara langsung ke ranah hukum, tetapi cukup dengan somasi, dan kami berharap agar pihak KIP,dapat memberikan jawaban yang benar dan alasan yang tepat, kenapa pasal 391 tidak dilaksanakan, jika nantinya alasan tersebut dapat kami terima, kami akan legowo, namun jika alasannya tidak tepat dan tidak akurat, tentunya kami akan menempuh jalur hukum. dan kami beri waktu KIP Gayo Lues selama satu minggu sejak diterimanya somasi kami, memberikan jawaban, papar Azhari Lubis.

Selain menyampaikan secara langsung kepada pihak KIP Gayo Lues, somasi yang dilayangkan oleh Azhari Lubis ditembuskan ke Bawaslu Gayo Lues, Bawaslu Aceh, KIP Aceh,KPU RI dan DKPP. (rel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed